30.4 C
Indonesia
Sab, 12 Oktober 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

30.4 C
Indonesia
Sabtu, 12 Oktober 2024 | 11:08:25 WIB

Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya di Jayapura Menolak Rencana Pertemuan Daerah Otonomi Baru di wilayah Lapago (Jayawijaya)

Reporter : Dano Tabu

Jayawijaya detikjatim.id– Pada hari ini Jum’at 4/3/22 Perkumpulan Asrama mahasiswa pelajar se-Jayawijaya Menolaok Rencana Pertemuan yang akan dilaksanakan oleh saudara Jhon Tabo Bupati Mamberamo Raya dan Briyur Wenda bersama DPR RI di Kab. Jayawijaya pada tanggal 06 maret 2022 di hotel pilamo baliem. Karena menurut kami mahasiswa bahwa, para elite politik yang sedang dorong DOB ini adalah segelintir orang yang akan kehausan jabatan artinya, orang-orang yang kalah politik dan usia jabatan Bupati mau berakhir, sehingga mereka terus mengupayakan tanpa mempertimbangkan populasi penduduk dan SDM Papua.

Ujar Stef Doga, kita melihat pandangan umum masyarakat papua bahwa, otsus jilid itu telah gagal dari sikap pemerintah Papua yang mengimplementasikan otsus jilit I tidak secara Baik dan merata. Kemudian Daerah otonomi baru (DOB) melalui otsus jilit II yang di wacanakan itu siapa yang akan mengelola.
Apakah elit politik yang dinilai gagal itu juga saat ini mau memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM, Jumlah penduduk dan bidang lain sebagai syarat dan ketentuan pemekaran provinsi dan kabupaten/ kota atau hanya mengandalkan wilayah atau sebenarnya kehausan jabatan dan kekuasaan.

Dan saat ini secara khusus di wilayah lapago mau adakan pertemuan serap aspirasi rakyat di Jayawijaya dengan batasan jumlah orang 50, apakah itu demokratis.

Hal ini sangat keliru bagi segelintir orang yang mau selenggarakan kegiatan ini. Untuk itu sebaiknya tidak perlu adakan pertemuan itu.

Ujar Hengky Hilapok unsur Mahasiswa Jayawijaya,
Bapak Jhon Tabo adalah Sedang menjabat Bupati Mamberamo Raya dan akan berakhir jabatan pada tahun 2024. Bapak Briyur Wenda adalah kalah Politik kemarin tahun 2018 di kab. lanny Jaya. Mereka ini sebetulnya kehausan jabatan dan kekuasaan, bukan mau sejahterakan rakyat atas dasar jabatan yang ada. Tipe pemimpin seperti ini akan merusak kehidupan sosial masyarakat papua, karena mau bangun suatu bangsa pake konsep, bukan egois jabatan.

Dasar referensi saya bahwa, Bapak Bupati mamberamo dan Bapak Briyur Wenda lebih paham mekanisme skalasi administrasi wilayah perkabupaten kota, namun kenapa curi wilayah pemerintah Kab. Jayawijaya.

Jayawijaya masih status Kabupaten, bukan provinsi. Perencanaan DOB ini layak bahas di Tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah Mamberamo Raya sudah keliru mekanisme pemerintahan.

Pertanyaannya, jika motif Pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI datang mau serap aspirasi rakyat, kenapa dibatasi 50 orang dengan alasan covid-19.

Kalau semua program untuk rakyat, berarti lakukan RDP terluka. Ada apa dibalik permainan Bapak Jhon Tabo dan Briyur Wenda. Kenapa tidak lakukan pertemuan di wilayah Bapak Jhon Tabo di Kab. Mamberamo Raya, anda sudah curi wilayah administrasi pemerintahan jayawijaya.

Ita walilo Unsur Ketua Asrama mahasiswa/i jayawijaya, Pemerintah jayawijaya harus bijak mengambil keputusan tentang pertemuan ini, karena status pertemuan ini ilegal, tidak sesuai mekanisme administrasi pemerintahan. Dan Pemerintah, Mahasiswa dan Masyarakat Jayawijaya akan terancam stigma sosial oleh rakyat papua pada umumnya dan khusus wilayah Lapago, sehingga kami Mahasiawa minta, pemerintah jayawijaya segera mempertimbangkan beberapa referensi diatas, agar tidak merugikan harga diri rakyat dan mahasiswa jayawijaya.
Adapun tuntutan nya adalah sebagai berikut ini:
1. Bapak Jhon Tabo dan Briyur Wenda Stop cari sensasi publik, Bapak berdua atur rakyatmu lebih dulu kemudian nanti atur papua besar.
2. Kami mahasiswa jayawijaya menolak dengan tegas rencana pertemuan di Kabupaten Jayawijaya. Karena kami menilai Pemerintah Mamberamo raya curi wilayah administrasi pemerintah kab. Jayawijaya.
3. Para elit politik papua harus dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka. Jangan membatasi dengan alasan covid-19.
4. Diplomasi Pemerintah Papua kepada pemerintah pusat harus berdasarkan kajian populasi SDM dan penduduk orang papua dan khususnya wilayah lapago.
5. Jika pemerintah jayawijaya izinkan para elit ini lakukan pertemuan di jayawijaya, maka mahasiswa jayawijaya akan warning keras.

Penanggung jawab acara sebagai berikut : Bernabas Hiluka BP. As’Nayak IIIta walilo
BP. As’la’Uk Yosep Wetipo
BP. As’Nayak I Yeskiel Asso BP. As’Nayak III

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles