PC PMII Sampang Turun Gunung Menuntut Kasus BPNT yang banyak menyimpang

Reporter : Ummu Sulaim

Sampang detikjatim.id

-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sampang menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Senin (07/03/2022)

Dikonfirmasi, Rabu (08/03/2022) Korlap Aksi, Nadir Fatih mengatakan, aksi demo turun jalan tersebut untuk menyoroti banyaknya permasalahan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) atau bantuan program sembako sebesar Rp. 600.000 kepada Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Nadir Fatih mengatakan bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan diperkuat dengan hasil investigasi Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang. Bahwa selama proses penyaluran BPNT atau program sembako yang disalurkan melalui PT POS Indonesia di setiap Kecamatan, patut daiduga terjadi praktik pemaksaan, penggiringan kepada KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu.

Sebelumnya hal serupa juga telah ia sampailan dalam orasinya saat melakukan aksi, kemain. Dalam aksi itu Nadir Fatih meminta minsos RI segera turun tangan.

Kami meminta kepada Menteri Sosial (Mensos) RI untuk turun langsung ke Kabupaten Sampang karena di sini darurat mafia Bansos,” teriak Nadir di depan Kantor Bupati, kemarin.

Selain itu, pendemo juga membacakan tuntutannya agar Pemkab melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menindak tegas oknum penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran Bansos, khususnya BPNT/sembako. Pemkab juga segera melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait sebagai upaya perbaikan.

Sayangnya, harapan pendemo untuk bisa menemui Bupati Sampang H.Slamet Junaidi ternyata gagal. Sehingga, massa kemudian bergeser ke gedung DPRD.

Di depan kantor wakil rakyat pendemo kembali membacakan tuntutan dan mendesak DPRD setempat untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), guna menyelesaikan masalah Bantuan Sosial khususnya BPNT/sembako dan wajib melaporkan hasil temuannya secara transparan termasuk menindaklanjuti kepada pihak terkait.