25.4 C
Indonesia
Rab, 9 Oktober 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

25.4 C
Indonesia
Rabu, 9 Oktober 2024 | 22:06:53 WIB

Rapat paripurna pansus DPRD Sampang tentang LKPJ Bupati tahun 2022

Reporter : Redaksi

Sampang detikjatim.id

– DPRD Sampang Madura Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati tahun 2022 dan Pengesahan Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Sampang tahun 2022 – 2042
Rapat Paripurna rabu 3/5 di Ruang Paripurna DPRD itu dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda dan Kepala OPD
Usai pengantar oleh Fadol selaku Ketua DPRD dilanjutkan dengan penyampaian Rekomendasi Pansus oleh Alan Kaisan Ketua Pansus LKPJ Bupati tahun 2022
Dipaparkan oleh Politisi Partai Gerindra ini bahwa setelah melalui tahapan Kajian, Pemanggilan terhadap OPD terkait maupun tahapan pendukung lainnya ada 9 Rekomendasi yaitu :
1. Meminta kepada Bappelitbangda, BPPKAD dan Inspektorat agar menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Pansus serta menyampaikannya kepada Pimpinan OPD supaya tidak terjadi kesalahan data maupun penjelasan saat Pelaporan
2. Pada LKPJ Bupati tahun 2022 ada ketidak sesuaian antara realisasi real dengan pelaksanaan, maka Pansus merekomendasikan supaya Pemerintah Daerah melaksanakan pembuatan data base yang dapat dijadikan acuan berdasarkan kondisi real dilapangan
3. Berkenaan tidak maksimalnya bidang Pendidikan serta tingginya Angka Putus Sekolah maka Pansus merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan pemadanan dan Validasi data Siswa putus Sekolah untuk memastikan apakah benar benar putus Sekolah atau melanjutkan ke Ponpes
4. Memperhatikan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam 8 indikator
5. Merekomendasikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, tidak hanya fokus kepada penguatan Ekonomi dan Infrastruktur
6. Persoalan kawasan banjir yang terjadi pada 2021 – 2022 menunjukkan Kabupaten Sampang mengalami krisis lingkungan, berkurangnya area konservasi tanah, hilangnya area pertanian produktif hingga kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap daya dukung lingkungan menurun sehingga perioritas penanganan banjir yang paling diutamakan dengan membuat Embung
7. Perlu adanya deteksi dini terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC
8. Memasuki tahun Politik Pemerintah Daerah perlu melakukan mapping potensi konflik untuk menjaga stabilitas masyarakat selain fokus kepada bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pemdidikan
9. Pemerintah Daerah melalui DPMD petlu melakukan kajian dan pembahasan terkait regulasi Pilkades dengan menyesuaikan kepada aturan terbaru.

(Redaksi/Tim)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles