Reporter : Dedi
Papua Barat daya detikjatim.id
– Ketua Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Papua Barat Daya, Denis, menyerukan tindakan tegas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera mencabut izin operasional PT Alco Timber, perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik penebangan dan perdagangan kayu ilegal dalam skala besar di wilayah Sorong Raya. Pernyataan tersebut disampaikan Denis saat diwawancarai media di Kota Sorong, Jumat (28/11).
Desakan ini muncul setelah PJS menerima serangkaian laporan lapangan dan temuan warga yang menuding bahwa aktivitas perusahaan tersebut telah menyebabkan kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi, bahkan berpotensi menghilangkan pendapatan negara dalam jumlah signifikan.
Dugaan Penghilangan Pajak Bernilai Besar: “Kerugian Negara Bisa Mencapai Triliunan”
Dalam penjelasannya, Denis mengungkapkan bahwa kayu-kayu yang diduga berasal dari aktivitas tidak sah itu diekspor ke luar negeri dalam jumlah besar. Namun, sebagian besar nilai ekspor tersebut disinyalir tidak tercatat sebagai pendapatan negara.
“Kayu-kayu yang keluar dari Sorong menuju pasar internasional bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. Jika pajaknya tidak disetor, maka negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah sangat besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pergerakan kayu-kayu tersebut dilakukan secara terorganisir, dengan armada truk perusahaan yang terus beroperasi membawa kayu olahan maupun kayu log antar kabupaten menuju gudang penampungan dan pelabuhan tujuan ekspor.
Isu Suap di Kementerian Keuangan Ikut Disorot
Tidak hanya soal pajak, Denis juga menyinggung adanya laporan yang menyebut bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan penyogokan kepada oknum pejabat di Kementerian Keuangan.
“Jika ada pajak yang hilang dan tidak masuk ke kas negara, tentu kita harus bertanya: ke mana aliran uang tersebut? Dugaan adanya suap terhadap oknum di Kementerian Keuangan, seperti laporan yang kami terima, tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Menurut Denis, jika benar terjadi, praktik ini dapat menjadi dugaan korupsi lintas sektor yang tidak hanya merusak tata kelola kehutanan nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana jaringan ilegal saling menopang mulai dari lapangan hingga pemerintah pusat.
Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan
Selain aspek ekonomi, Denis menegaskan bahwa dampak lingkungan dari aktivitas penebangan hutan secara ilegal tidak kalah signifikan.
“Kerusakan hutan berdampak langsung pada masyarakat adat dan ekosistem. Kita bicara soal banjir, tanah longsor, hilangnya sumber hidup masyarakat lokal, hingga hilangnya ruang kelola adat. Ini bukan kerugian kecil,” jelasnya.
Papua Barat Daya merupakan salah satu kawasan dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia. Jika praktik penebangan ilegal dibiarkan, dikhawatirkan keberlanjutan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia akan terancam.
PJS Akan Mengawal Hingga Ranah Hukum
Denis menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur hukum, advokasi publik, maupun dorongan langsung kepada pemerintah pusat.
“Kami tidak akan berhenti. Baik izinnya dicabut, perusahaannya ditutup, maupun kasusnya dibawa ke ranah hukum. PJS akan terus bergerak,” tegasnya.
Perusahaan Masih Beraktivitas Normal
Meski berbagai laporan sudah mencuat, pantauan media di lapangan menunjukkan bahwa PT Alco Timber masih beroperasi seperti biasa. Beberapa truk perusahaan terlihat melintas membawa kayu log dan kayu olahan menuju tempat penampungan ekspor. Aktivitas bongkar muat juga terlihat dilakukan tanpa hambatan.
Hal ini dinilai sebagian pihak sebagai bukti bahwa penegakan hukum belum berjalan maksimal, dan masih diperlukan langkah tegas dari pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan dan kehutanan.
Sorotan Internasional dan Tantangan Pemerintah Baru
Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga bagi komunitas pemerhati lingkungan internasional. Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah terakhir dengan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi perhatian dunia. Dugaan praktik kayu ilegal dalam skala besar berpotensi mencoreng reputasi Indonesia dalam komitmen global melawan deforestasi dan perdagangan sumber daya alam ilegal.
Dengan naiknya pemerintahan baru, publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam memastikan tata kelola hutan yang bersih dan transparan.