Reporter : Redaksi
– Praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2025 kembali mencuat di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Warga mengeluh karena terdapat pemotongan maupun pembayaran di awal agar dana BLT bisa disalurkan.
Laporan warga menyebut bahwa penerima BLT di Dusun Bira dan Dusun Komireh Timur Bira Timur diminta menyerahkan pungutan sebesar Rp100.000 setiap pencairan. Warga menilai pungutan tersebut tidak memiliki dasar aturan dan dilakukan tanpa penjelasan resmi.
Di Dusun Marengit Barat. Penerima BLT yang seharusnya mendapatkan Rp900.000, hanya menerima Rp750.000 setelah dipotong oleh oknum perangkat desa.
“Setiap pencairan kami dimintai seratus ribu. Tidak ada surat atau pemberitahuan resmi. Kami hanya diminta menyerahkan,” ungkap salah satu warga.
Di Dusun Komireh Timur saja, warga mencatat terdapat sekitar 130 penerima BLT. Dengan besaran pungutan Rp100.000 per orang, total dugaan pungli bisa mencapai Rp13 juta dalam satu kali pencairan.
“Kami tanda tangan untuk menerima sembilan ratus ribu, tapi yang diberikan hanya tujuh ratus lima puluh ribu. Alasannya tidak jelas,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya disembunyikan.
Warga desa Bira Timur juga mengeluh setiap anggaran atau bantuan pemerintah selalu bermasalah. Sebelumnya bantuan beras juga ditarik pungutan mulai dari 15 ribu hingga 20 ribu.
Warga meminta menindak tegas para pelaku yang mengambil keuntungan dari bantuan ini. Aparat kepolisian maupun kejaksaan harus turun melihat kondisi ril di bawah.
“Sudah sangat sering masyarakat dibohongi tanpa penindakan secara tegas. Kepolisian dan kejaksaan sudah tidak berpihak kepada kaum rentan.” Dengan nada kesal Warga Bira Timur Sokobanah Sampang.
Sebelumnya, Anwari kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mengambil bukti foto apabila ada aparat atau oknum yang meminta uang, menahan KTP, atau melakukan intimidasi saat bantuan cair.
Untuk mencegah persoalan berulang, Dinsos akan memperkuat pengawasan dan mengumpulkan seluruh pendamping dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan di desa.(Tim Redaksi/Via Komunitas Kabar Madura)