Reporter : Redaksi
– Rencana kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Muhammadiyah ke-113 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menuai polemik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diduga tidak mengizinkan penggunaan Pendopo Trunojoyo sebagai lokasi acara yang dijadwalkan berlangsung Selasa (16/12/2025).
Informasi tersebut mencuat setelah panitia dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang menerima pemberitahuan mendadak dari pihak Pemkab agar tidak menggunakan fasilitas pendopo. Alasan yang disampaikan, arus listrik di Pendopo Trunojoyo disebut mengalami kerusakan saat persiapan acara tengah berlangsung.
Wakil Ketua Umum PDM Sampang, Soleh, menyayangkan keputusan tersebut. Ia menilai alasan teknis yang disampaikan Pemkab tidak rasional dan terkesan menghambat agenda keumatan berskala nasional.
“Kami menyampaikan keberatan secara terbuka. Ini perlu disampaikan ke ruang publik agar jelas dan diketahui bersama,” kata Soleh kepada wartawan, Senin (15/12/2025).
Menurut Soleh, kehadiran Menteri Pendidikan seharusnya menjadi momentum penting bagi daerah, khususnya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat di bidang pendidikan. Ia menilai kerusakan listrik seharusnya dapat diantisipasi, terlebih acara telah dipersiapkan jauh hari.
“Ini agenda silaturahmi dan refleksi keumatan. Sangat disayangkan justru diwarnai dinamika yang tidak kondusif,” ujarnya.
PDM Sampang juga menegaskan telah menempuh seluruh prosedur administrasi dan perizinan sesuai mekanisme birokrasi Pemkab Sampang. Hingga mendekati hari pelaksanaan, tidak ada indikasi penolakan.
“Kami sudah mengikuti semua prosedur. Tidak ada masalah apa pun. Namun tiba-tiba, menjelang pelaksanaan, panitia dipanggil dan diberi tahu bahwa pendopo tidak bisa digunakan,” tegas Soleh.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang, Sudarmanta, membantah adanya penolakan terhadap kehadiran Menteri Pendidikan. Ia menegaskan bahwa larangan penggunaan pendopo murni karena persoalan teknis.
“Bukan menolak menterinya. Pendopo tidak diizinkan digunakan karena listriknya rusak,” kata Sudarmanta.
Namun demikian, Sudarmanta juga menyebut bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan kegiatan yang digelar oleh organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini Muhammadiyah.
Polemik ini memicu beragam respons dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai Pemkab Sampang kurang menunjukkan sikap terbuka terhadap agenda keagamaan dan pendidikan, sementara lainnya meminta persoalan ini diselesaikan secara dialogis agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI terkait polemik tersebut.(Redaksi Pusat)