Reporter : Redaksi
— Ribuan guru swasta dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Senin (27/10). Aksi bertajuk “Guru Harus Merdeka dari Intimidasi dan Diskriminasi” ini digelar oleh Gerakan Merdeka Profesional (GMPro) DPW Jawa Timur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025.
Ketua GMPro Jatim, Mohamad Habib Ahsan, menyebut perjuangan guru swasta bukan sekadar soal status, tetapi juga soal pengakuan dan kesejahteraan.
> “Guru harus sejahtera. Jangan ada lagi perbedaan hak antara guru negeri dan guru swasta. Kami sama-sama pendidik bangsa,” ujarnya.
GMPro menilai, kebijakan pemerintah yang mensyaratkan surat izin yayasan bagi guru swasta untuk mendaftar PPPK bertentangan dengan semangat keadilan sebagaimana diatur dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Sekretaris GMPro Jatim, Muhamat Rifa’i Yahya, menilai aturan tersebut menjadi bentuk tekanan bagi guru swasta.
> “Surat izin yayasan untuk pendaftaran PPPK itu seperti belenggu. Ini intimidasi terselubung yang harus dihentikan,” tegasnya.
Pengamat pendidikan juga menilai kebijakan yang menutup akses bagi guru swasta merupakan bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi
> “Guru swasta adalah bagian dari tenaga pendidik nasional. Diskriminasi ini melukai rasa keadilan dan semangat pengabdian mereka,” ujarnya.
Dalam aksinya, para guru membawa empat tuntutan utama:
1. Menghapus syarat surat izin yayasan dalam seleksi PPPK.
2. Menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi guru swasta untuk mendaftar PPPK.
3. Melindungi profesi guru dari segala bentuk intimidasi administratif.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru swasta sesuai amanat UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005.
Aksi damai dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di depan Gedung DPR RI. Para peserta berharap pemerintah dan DPR mendengar aspirasi mereka demi keadilan dan kesejahteraan guru Indonesia tanpa diskriminasi.(Redaksi Pusat)